Membangun Jakarta Baru

Dalam sebuah diskusi yang diadakan Radio Sindo Trijaya FM minggu lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (alias Ahok)  yang menjadi panelis, menyatakan bahwa untuk membangun sebuah Jakarta baru tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat provinsi  DKI Jakarta saja. Membangun Jakarta baru juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah disekitarnya.

Memang, untuk mewujudkan Jakarta baru butuh penataan yang serius. Apalagi hingga kepemimpinan Jokowi-Ahok dua problem dasar DKI Jakarta yakni Kemacetan, Kepadatan populasi penduduk, Banjir, Kebersihan, Polusi udara, Ketersediaan Fasilitas publik yang belum memadai, kesenjangan sosial, Pelayanan publik dari aparatur yang sangat kompleks akibat birokrasi yang berbelit-belit dan lain sebagainya belum dapat diatasi secara tuntas.

 

Permasalahan Jakarta 

Permasalahan tersebut bisa dikatakan sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat Jakarta yang cenderung pasrah dengan keadaan tersebut dan menjadikannya sebagai resiko telah menjadi bagian dari kota metropolitan. Namun keadaan ini tidak bisa juga dikatakan bahwa masyarakat Jakarta sudah bisa menerima kenyataan dengan segala permasalahan yang kerap dihadapinya setiap hari.

 

Kenyataan dan Harapan 

Berbagai hambatan, baik secara teknik maupun struktural, kerap menghalangi keinginan gubernur dan wakil gubernur untuk membenahi Jakarta. Namun, sesungguhnya bukan saja dukungan dari pemerintah daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi yang dibutuhkan untuk membangun Jakarta, melainkan juga dukungan dari berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan urusan ibukota seperti MPR/DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah pusat (Presiden beserta menteri-menterinya). Dukungan seluruh stakeholder Jakarta itulah yang dibutuhkan guna membangun Jakarta baru.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DKI Jakarta dan pemerintah pusat sebuah keniscayaan dalam membangun Jakarta. Presiden dan gubernur DKI Jakarta harus memiliki visi dan pandangan yang sama soal Jakarta yang baru. Mantan gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang terkenal dengan ketegasan dan ide-ide kreatifnya tentang Jakarta itu saja selalu saja mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan dan impian presiden Soekarno tentang Jakarta.

Para wakil rakyat, terutama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan perwakilan daerah, seharusnya berperan dalam membangun Jakarta tentu saja sesuai tugas dan kewenangannya. Apalagi kewenangan lebih besar yang diberikan untuk DPD periode mendatang salah satunya bersama-sama DPR menyusun APBN dan Undang-Undang desentralisasi dan pemerintahan daerah, bagi masyarakat, merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi anggota DPD. Salah satu hal yang dapat dilakukan DPD adalah bagaima memperjuangkan anggaran untuk daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta.

Sampai saat ini perbandingan anggaran Jakarta dan daerah sekitar masih sangat timpang. Pada tahun anggaran 2014 APBD DKI Jakarta disahkan sebesar Rp.72 triliun. Sementara APBD Provinsi Jawa Barat tidak sampai sepertiganya, hanya sebesar Rp. 21,6 triliun, dan APBD Provinsi Banten lebih kecil lagi sebesar Rp. 7,3 triliun. Apalagi untuk tingkat kabupaten/kota pasti lebih kecil lagi anggarannya. Ketimpangan anggaran yang begitu besar itu dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Jakarta baru.

Mayoritas masyarakat mendambakan adanya gerakan perubahan yang mengarah kepada pembenahan maupun penanganan serius dari setiap permasalahan-permasalahan di Jakarta, dan berharap adanya tindakan nyata dari para aparatur yang memerintah Ibukota Jakarta yang berimbas kearah yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu penduduk Jakarta sangat mendambakan terwujudnya kota Jakarta yang Baru.

Namun Jakarta Baru yang seperti apa yang sebenernya sangat didambakan/dibutuhkan penduduknya dan bagian-bagian mana saja dari kota Jakarta yang bisa menjadi prioritas/fokus yang harus dibenahi untuk mewujudkan impian tersebut?

 

Jakarta Baru? 

  

Bagi saya, yang disebut dengan Jakarta baru bukanlah sebuah gambaran tentang kota metropolitan yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat dan kesibukan yang luar biasa seperti kota New York, Tokyo, ataupun kota-kota besar di dunia lain. Jakarta baru yang saya bayangkan adalah sebuah kota yang tertata rapi, aman, nyaman dan manusiawi, serta masyarakat tertib dan disiplin. Sebagai ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta harus mencerminkan tingkat peradaban masyarakat yang lebih tinggi yang dapat diperlihatkan oleh tata perilaku masyarakatnya yang tertib dan disiplin.

Karena itu, yang tidak kalah penting dari itu semua adalah juga peran dari masyarkat itu sendiri. Komunitas-komunitas masyarakat yang ada di DKI Jakarta harus dilibatkan untuk membangun Jakarta baru. Kesadarab masyarakat untuk hidup bersih dan tertib harus terus ditingkatkan. Hal yang sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri saat berkendara di jalan masih banyak penumpang di dalam mobil membuang sampah seenaknya di jalan raya melalui jendela mobilnya.

Saya juga mengingatkan agar pemerintah daerah DKI Jakarta tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai masalah sosial di Jakarta. Boleh-boleh saja bersikap tegas dalam menghadapi para pemukim liar ataupun pedagang kaki lima, tapi sedapat mungkin jangan memakai cara-cara kekerasan. Memang setiap kebijakan politik pastilah tidak bisa menguntungkan atau mengenakan semua pihak. Untuk itu, perlu difikirkan dab direncanakan secara cermat sehingga tidak merugikan banyak orang, apalagi yang berkaitan dengan rakyat kecil. 

 

Jakarta Baru 

Mewujudkan Jakarta baru butuh kerja keras semua pihak. Perubahan di wajah Jakarta diyakini akan mengubah wajah Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, kemampuan pemimpin DKI Jakarta untuk membangun kesadaran semua pihak sehingga mau secara sukarela bersama-sama membangun ibukota kita yang tercinta ini amat dibutuhkan. Saya yakin Jokowi-Ahok adalah orang yang tepat untuk mewujudkan Jakarta baru.

Sumber :

Koran Sindo, 1 April 2014 Halaman 10.